Hidayatullah.com--Janji  akan  menurunkan massa lebih besar bila tuntutan tak dipenuhi, benar-benar dibuktikan gabungan Ormas Islam di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), provinsi Sumbar. Rabu siang, ratusan massa  kembali berunjuk rasa menolak pengangkatan Viktor Pakpahan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasbar.

Dalam aksi ketiga kali dengan jumlah massa lebih besar ini,  massa ormas Islam kembali menuntut pencabutan SK Mahkamah Agung (MA) atas pengangkatan ketua PN Pasbar yang baru  Viktor Pakpahan menggantikan Arsyad Sundusin yang dimutasi ke Aceh. Alasannya sangat logis, Ketua PN yang baru itu  tidak seiman dan seaqidah dengan mayoritas  masyarakat di  Daerah yang berjulukan "Negeri Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Rao" atau  "Negeri Seribu Surau"  dengan lebih 99 persen berpenduduk muslim itu.

Dalam aksi yang kembali berlansung  tertib dan terkendali itu, massa Aliansi Ormas Islam  menyuarakan "Tolak Pakpahan!", "Rakyat Butuh Ketua PN yang Seiman!"  dan yel-yel  lainnya.

Ormas Islam yang menolak itu terdiri dari Dewan Dakwah Islam (DDI) Pasbar, Muhammadiyah, Forum Muballigh, Ikatan Da’i Indonesia, mahasiswa Yaptip Pasbar dan Yayasan Darul Hikmah Pasbar.

"Kami tidak menolah pergantian Ketua PN, tapi yang kami tentang Ketua PN yang tidak seiman. Masyarakat Pasbar mayoritas Muslim, jadi masyarakat Islam Pasbar menuntut agar Ketua PN adalah ketua yang seiman," teriak para demonstran.

Aksi demo dilakukan dengan berjalan kaki dari  di depan  RS YARSI  Simpang Empat menuju ke bundaran dan terus ke kantor Pengadilan Negeri.

Koordinator Aksi, Muhajir kepada wartawan mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan dari rekan-rekan aliansi organisasi Islam yang tidak setuju dengan pengangkatan Ketua PN Pasbar yang berbeda keyakinan dengan mayoritas masyarakat Pasbar.

"Berbagai upaya telah kita tempuh agar ketua PN Pasbar yang baru ini segera diganti. Sebelumnya kita sudah menemui Pengadilan Tinggi Sumbar menyampaikan aspirasi penolakan ini, namun ketua PT Sumbar menolak atas aspirasi yang kita sampaikan ini,” ujar Muhajir.

Tak puas dengan pernyataan dari ketua PT Sumbar itu,  mereka berdemo ke  DPRD Pasbar. Tapi Dewan tak bisa bertindak lebih jauh.  DPRD Pasbar  hanya menyetujui tuntutan penolakan pengangkatan Viktor Pakpahan  sebagai ketua Ketua PN. DPD Pasbar hanya  bisa membuat surat rekomendasi penolakan pengangkatan Ketua PN yang ditujukan ke PT Sumbar dan Mahkamah Agung.

“Aksi massa ini merupakan bentuk pembuktian dari pembicaraan kami beberapa waktu yang lalu, yang pada intinya, kami akan mengerahkan gelombang massalebih besar lagi  untuk menyuarakan penolakan pengangkatan ketua PN Pasbar yang baru,” tegas Muhajir.

Aliansi Ormas Islam Pasbar  bertekad akan  terus menyuarakan aspirasi hingga tunutan mereka dipenuhi. [dn/www.hidayatullah.com]